Berita

Upacara 17 Agustus 2021 DPU Kabupaten Semarang

Upacara dihadiri oleh pejabat struktural dengan protokol kesehatan yang berlaku

POK INTERNAL DPU BULAN 17 Februari 2020

PERESMIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT TA 2019 PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KAB SEMARANG( KOTAKU)

SOSIALISASI SPT SPANDUK

PELAKSANAAN APEL PAGI DPU KAB. SEMARANG

Monitoring dan Evaluasi Bupati Semarang Bapak Mundjirin ke Beberapa Proyek Tahun 2019

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS 2020

RANGKAIAN ACARA HARI BHAKTI PU KE-74 TAHUN 2019

UJI PUBLIK PPID PEMBANTU DPU KAB SEMARANG

PENYERAHAN PERDANA SLF BANGUNAN GEDUNG

Penyerahan Perdana Sertfikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Perumahan Bersubsidi Kabupaten Semarang pada Hari Selasa,22 Oktober 2019 Diserahkan oleh Sekdin,DPU Kabupaten Semarang Bp.Ir.Supratmonio,MT kepada perwakilan pengembang PT.Anugerah Bumi Gumelar dan dihadirim oleh Kabid Bangunan,Kasi Tata Bangunan,Kasi Perkim,Perwakilan BTN Ungaran,perwakilan BP2BT Kab Semarang  

MUTASI ASN DPU KABUPATEN SEMARANG

MENGIKUTI KARNAVAL KABUPATEN SEMARANG

MEMPERINGATI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI Ke-74

SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL PENGAWAS KONSTRUKSI 25-26 JUNI 2019

KEPATUHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI IKUT BPJS TK MENINGKAT


Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk sektor jasa konstruksi di Aula DPU Kabupaten Semarang, Kamis (9/5/2019) bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan Cab Ungaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Totit Oktorianto dalam Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk sektor jasa konstruksi di Aula DPU Kabupaten Semarang ,mengatakan kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (TK) dari penyedia jasa konstruksi dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Sehingga dapat meringankan beban kontraktor serta melindungi tenaga kerja bila terjadi kecelakaan kerja.
‘’Dahulu memang kurang tertib, tapi karena dorongan dari BPJS-TK semuanya bisa berjalan baik dan sangat bisa dirasakan manfaatnya. Dengan menjadi peserta BPJS-TK tentu akan meringankan beban kontraktor sekaligus melindungi tenaga kerja, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja tidak menjadi beban berat bagi kontraktor,’’. Dalam kontrak kerja pihaknya sudah mewajibkan kontraktor penyedia jasa yang beraktivitas di Kabupaten Semarang untuk membayar di depan iuran kepesertaan BPJS TK bagi pekerja proyek. Sebab ketika ada kejadian tidak bisa cepat diselesaikan berkasnya jika pembayaran dilakukan di akhir kegiatan.
 
‘’Kita juga minta kontraktor untuk wajib lapor bila ada mutasi tenaga kerja, supaya tidak menggangu aktivitas lainnnya,’’ tandasnya sembari berharap BPJS TK juga dapat menghadirkan pola yang sederhana, misalnya dapat melaporkan data secara online.
Kepala BPJS-TK Cabang Ungaran, Budi Santoso mengatakan kepatuhan sektor jasa konstruksi di wilayah kerja BPJS TK Cabang Ungaran sudah masuk kategori bagus. ‘’Instruksi dari pemerintah pusat jelas, BPJS TK harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat peserta aktif.’’ Kecelakaan kerja dijamin semua jika tenaga kerja sudah menjadi peserta aktif BPJS TK. Kemudian kontraktor tertib dan teratur melaporkan data administrasi tenaga kerjanya. “Melihat apa yang sudah berjalan serta klaim yang dibayarkan jika terjadi kecelakaan kerja, itu membuktikan semua semakin terbuka. Apa yang menjadi haknya bisa dinikmati peserta’’.
Pada kesempatan itu, diserahkan santunan kepada keluarga ahli waris salah satu pekerja dari CV Arya Perkasa atas nama almarhum Agus Santosa yang meninggal dunia 28 Oktober 2018 akibat kecelakaan kerja ketika menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan di area Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
Sesuai ketentuan program kepersertaan BPJS TK, ahli waris berhak mendapat santunan sebesar Rp 98.723.900. Rinciannya, santunan kematian Rp 78 juta, biaya pemakaman Rp 3 juta, santunan berkala Rp 4,8 juta, beasiswa bagi anak korban Rp 12 juta, dan santunan biaya pengobatan Rp 923.900.

PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA OUTSHORCHING DPU KAB SEMARANG

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2019 di Aula DPU Kabupaten Semarang Tanggal 31 januari 2019 yang dihadiri oleh Bapak Sekda Kabupaten Semarang Drs.Gunawan Wibisono,MM.Tujuanya adalah semua negara yang dibiayai dari APBD dapat segera dilaksanakan serta dalam rangka mewujudkan kesatuan lingkungan dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,tertib,administrasi tepat sasaran.sehinnga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

SOSIALISASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) VERSI 4.3

Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4,3 dengan Narasumber Ketua UKPBJ Kab Semarang bersama tim dari LPSE Kab semarang di Aula DPU Kab Semarang Tanggal 18 februari 2019.Bertujuan agar terwujud pembinaan dan pengembangan sistem inspirasi serta pengawasan penyelenggaraan BMJS pemerintah secara elektronik yang efisien,efektif,transparan,terbuka,bersaing,adil dan akuntabel dalam proses pengadaan

PENYERAHAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG PT.LIEBRA PERMANA

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemenfaatanya .Kebijakan penertiban SLF adalah kebijakan baru,yang semula pemilik bangunan hanya wajib memiliki IMB, maka mulai tahun 2013 wajib pula melengkapinya dengan SLF.Agar setiap bangunan gedung sesuai fungsinya dan memenuhi keandalan,kesehatan,kenyamanan dan kemudahan penggunaan serta laik fungsi dan selaras dengan lingkunganya.Sertifikat laik fungsi ini sebagai bukti apakah bangunan gedung tersebut sudah layak untuk dipakai atau belum.

Adapun tujuan dari SLF Bangunan gedung ini antara lain

  1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkunganya.
  2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kenandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatamn,kesehatan,kenyamanan,dan kemudahan.
  3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraaan bangunan gedung

PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI TATA RUANG

Pelatihan sistem informasi geografis tata ruang diikuti oleh OPD Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait informasi geospasial dan penataan ruang untuk mendukung program nasional Kebijakan Satu Peta 

STUDI BANDING BIDANG CIPTA KARYA DPU KAB SEMARANG

Studi Banding Bidang Cipta Karya DPU Kabupaten Semarang bersama kelompok swadaya masyarakat dan SLBM ke Dusun Sembung Desa Sukoharjo Kecamatan Nganjuk Sleman Yogyakarta yang berhasil mengembangkan Wisata IPAL KOMUNAL.

HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR DPU KABUPATEN SEMARANG 1439 H TAHUN 2018

DPU Kabupaten Semarang menyelenggarakan Halal Bihalal pada Hari Kamis 21 Juni 2018 di Halaman Kantor DPU Kab Semarang pada Pukul 07.30 yang disambut oleh Kepala Dina Pekerjaan Umum Ir.Totit Oktoriyanto

PENGUKUHAN TABG DAN TIM PENGKAJI TEKNIS SLFBG KAB SEMARANG

UNGARAN Rabu (27/12/2017) – Pemkab Semarang membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Tim Pengkaji Teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung serta Sosialisasi Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor  2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang dikukuhkan oleh Bupati Semarang Dr.H.Mundjirin ES,Sp.OG di Gedung Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang.

Dalam sambutannya, Bapak Bupati Semarang, mengharapkan dengan dikukuhkannya Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Pengkaji Teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Kabupaten Semarang maka tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung baik secara administratif maupun teknis sesuai peraturan perundangan dapat terwujud serta mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, serasi, selaras dengan lingkungannya.

Saat ini Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung yang merupakan Petunjuk Pelaksanaaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Sehingga diharapkan akan sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Semarang, terkait dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang sangat dinanti-nantikan terutama oleh pihak Swasta/Perusahan-perusahaan, Bupati Semarang kembali menegaskan untuk dapat mematuhi ketentuan tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan sebuah gedung serta untuk pengendalian Bangunan Gedung di Kabupaten Semarang.

Adapun lama masa kerja TABG, apabila mengacu Keputusan Bupati Semarang Nomor 700-2/0584/2017 akan berlaku selama setahun terhitung sejak 1 januari 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *